PH Ungkap Pembobolan Dana Nasabah BSM Luwuk, Ini Kronologisnya

oleh -161 views
PH Nasabah BSM Luwuk ungkap kronologis pembobolan dana dari rekening oleh karyawan BSM Luwuk (SANGALU)

SANGALU, Luwuk – Penasehat hukum empat nasabah Bank BSM cabang Luwuk, langsung merespon klarifikasi yang dikeluarkan BSM melalui sekretaris perusahaannya, Ahmad Reza. Dalam keterangan resminya Rabu (26/2) kemarin, Muh Rusdy Takha SH kemudian mengungkapkan kronologis pembobolan menurut versi kliennya.

Dirinya mengatakan, terkait pernyataan sekretaris BSM mengenai awal mula terungkapnya kasus yang dalam terminologinya dikatakan sebagai kesalahan MAP alias DDT (karyawan PT BSM cabang Luwuk yang melakukan pembobolan dana nasabah), bermula saat dilakukan audit rutin di tahun 2017-2018.

Selanjutnya menyadari adanya kesalahan ini, maka pihak BSM Luwuk melaporkan ke Polda Sulteng dengan dugaan tindak pidana UU nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta UU TPPU. Selanjutnya dengan merujuk pada prinsip good corporate governance, BSM akan menyelesaikan masalah nasabah setelah keluarnya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (inkrach).

“Dari klarifikasi pihak BSM itu, kami perlu menjelaskan masalah ini secara detail. Untuk menghindari informasi yang simpang siur, serta framing yang merugikan klien kami,” tegas Rusdy.

Menurutnya, kronologis sebenarnya berawal ketika kliennya yaitu Nurdahniar Kasim, bersama Nurlela sebagai nasabah lama BSM Luwuk, diundang menghadiri acara sosialisasi Program Cicil Emas (BSM Cicil Emas) dan Program Gadai Emas BSM, di Cafe Love pada tahun 2016. Sosialisasi dihadiri oleh nasabah serta pihak BSM Luwuk, termasuk MAP alias DDT, Officer Gadai BSM Luwuk.

“Tahun 2016 klien kami, Nurdahniar Kasim mengikuti Program BSM Cicil Emas di PT Bank Syariah Mandiri Cabang Luwuk berupa emas lantakan atau batangan seberat 300 gram,” ucapnya.

Sekitar bulan Oktober atau November 2017, klien Rusdy kembali bercicil emas batangan seberat 250 gram serta perhiasan emas sekitar 300 gram. Karena merasa tidak aman menyimpan emas dalam jumlah banyak di rumah, kliennya menanyakan ke MAP alias DDT, apakah dimungkinkan menitip emas miliknya di BSM Luwuk.

“Dijelaskan MAP alias DDT, jika menitip emas harus diambil 50 persen dalam bentuk uang tunai dan diwajibkan membayar Ijarah (jasa penitipan) setiap bulannya,” lanjutnya.

Akhir 2017, MAP alias DDT kemudian menawarkan program Berkebun Emas milik  BSM Luwuk. Dimana emas milik nasabah akan disimpan di BSM Luwuk dan akan ditaksir berdasarkan harga emas saat itu, dengan keuntungan yang akan ditransfer masuk ke rekening nasabah setiap bulannya.

Baca juga:  Pasca Hadiri Pisah Sambut Danrem 132 Tadulako, Gubernur Sulteng Lakukan Rapid Test Massal

Nasabah menerima penawaran itu, dengan pertimbangan MAP alias DDT adalah karyawan BSM Luwuk yang menjabat sebagai Officer Gadai, dan telah lama dikenal nasabah. “Nilai taksasi emas klien kami dimasukkan dalam rekening miliknya di BSM Luwuk, sehingga bisa dipastikan keamanannya terjamin. Juga, klien kami membutuhkan tempat yang aman untuk menyimpan emas miliknya,” ujar Rusdy.

Pada tanggal 24 Agustus 2017 hingga 25 April 2018, kliennya terus menambah penyimpanan emasnya, hingga mencapai berat total 2 kg dengan nilai taksasi Rp. 822.000.000,- (delapan ratus dua puluh dua juta rupiah) yang tersimpan dalam rekening nasabah itu.

Baca juga:

 

Keluar dari BSM

Saat keluar dari BSM Luwuk, MAP alias DDT lalu datang ke rumah Nurdahniar di Batui, memberitahu bahwa dia sudah keluar dari BSM Luwuk. Dengan alasan anaknya sakit, sekaligus memberitahu kalau emas yang dimasukkan ke BSM Luwuk, selama ini  disimpan dalam program Gadai Emas dan uangnya ditarik untuk investasi di bisnis lain. Sejak itu, MAP alias DDT kemudian meninggalkan Luwuk dan tidak bisa ditemui.

“Karena merasa ada yang tidak beres, klien kami mengancam akan ke BSM Luwuk untuk meminta emasnya dikembalikan. Karena sejak awal tujuan utama menyimpan emas tersebut, hanya untuk kepentingan mengamankannya,” kata Rusdy .

Lagi pula, kliennya tidak pernah mengambil uang  hasil taksasi emas tersebut, karena setiap saat jika dibutuhkan bisa mengambil kembali miliknya dengan dua pilihan. Dalam bentuk emas atau uang tunai, sebagaimana tercatat dalam rekening.

“Saat itu MAP alias DDT mengaku telah mengambil uang milik klien kami dan bersedia menyerahkan mobil Yaris miliknya sebagai jaminan. Tapi ditolak oleh klien kami. MAP alias DDT kemudian menawarkan jaminan lain dengan menunjukan Surat Perjanjian yang dibuat antara saudara MAP dengan saudara ARL kawan bisnisnya,” ungkapnya.

Menurut MAP alias DDT, ARL ini juga  karyawan BSM Tasikmalaya. Dalam klausul perjanjian yang disodorkan MAP alias DDT, ARL bersedia mengembalikan emas milik kliennya yang tersimpan di BSM Luwuk yang berstatus digadai (Program Gadai Emas) paling lama bulan Mei 2018.

Baca juga:  Mobil Terperosok ke Sungai di Bunta, Dua Tewas

“Klien kami sejak awal beranggapan emas miliknya tidak bermasalah karena tersimpan aman di BSM Luwuk. Begitu halnya dengan uang hasil taksasi emas juga tercatat dalam rekening miliknya. Namun setelah didatangi MAP alias DDT di rumahnya, klien kami segera mengecek rekening miliknya di BSM Luwuk, dan ternyata dana sebesar Rp. 822.000.000,- (delapan  ratus dua puluh dua juta rupiah) telah ditarik secara ilegal oleh orang lain. Namun emas miliknya masih tersimpan aman,” terang Rusdy.

Selanjutnya, kliennya mengadukan permasalahan ini ke pimpinan BSM Luwuk, yang masih dijabat Iwan Hardiansyah. Perihal pembobolan rekening oleh karyawannya. Oleh pimpinan BSM Luwuk saat itu, direspon dengan janji akan diupayakan untuk dilakukan mediasi dengan  MAP alias DDT untuk pengembalian dana. Namun upaya tersebut berlarut-larut dan tidak hasil.

“Karena penyelesaian yang dimediasi Kacab BSM Luwuk kala itu tidak menunjukkan kemajuan signifikan, selaku lawyer kemudian bersurat secara resmi ke BSM Luwuk, meminta pertanggungjawaban atas pembobolan rekening klien kami. Namun janji penyelesaian oleh pimpinan BSM Luwuk tidak ditepati. Bahkan setelah diberi waktu berbulan-bulan,” bebernya.

 

Tanda Tangan Palsu 

15 Oktober 2018, sebagai penasihat hukum, Muh Rusdy kemudian mendampingi kliennya memenuhi undangan klarifikasi tim auditor dari BSM di kantor BSM Luwuk, terkait pengaduan tersebut. Saat itu mereka diminta menjelaskan beberapa hal termasuk dilakukan pencocokan tanda-tangan di slip penarikan dana atas nama kliennya, dengan tanda tangan aslinya. Terbukti tanda-tangan kliennya dipalsukan.

Sebelum BSM melaporkan MAP ke Polda Sulteng, MAP pernah mengajukan laporan pidana di Polres Banggai terkait dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan APRS yang berhubungan dana kliennya. MAP merasa tertipu oleh APRS, yang menyebabkan dana kliennya habis dalam kerjasama antara keduanya.

“Hanya saja laporan yang diajukan oleh MAP tidak ditindaklanjuti dengan pemeriksaan BAP. Melalui penyidik, klien kami pernah diminta keterangan di Polres Banggai, namun menolak karena alasan masalah ini sedang bergulir di OJK SULAMPUA di Makassar. Salah syarat aduan untuk bisa diproses di OJK, tidak sedang berproses di pengadilan,” tandas Rusdy.

Baca juga:  Bank Tidak Siap, Aparat Desa Menumpuk di BSM

Baru pada tanggal 21 Oktober 2019, BSM mengajukan Laporan Polisi Nomor: LP/310/X/2019/SULTENG/SPKT berkaitan dengan UU No. 21 Tahun 2008 dan tidak menyebutkan UU TPPU. Dalam rentang waktu 3 bulan 22 hari perkara tersebut oleh Kejaksaan Tinggi Sulteng sudah dianggap lengkap (P21) dengan nomor surat B-149/P.2.4/Eoh.1/01/2020 tertanggal 13 Januari 2020.

“Dan sejak 13 Februari 2020, MAP alias DDT sudah berada di bawah kewenangan Kejaksaan Negeri Banggai untuk segera dihadapkan ke depan persidangan PN Luwuk,”lanjutnya.

 

Klarifikasi BSM Hindari Tanggung Jawab

Rusdy juga menegaskan, klarifikasi BSM tentang penyelesaian masalah dana nasabah setelah proses hukum berkekuatan hukum tetap (inkrach), kedengaranya masuk akal. Padahal masalah paling krusial justru di titik ini.

“Bayangkan, penyelesaian dana nasabah harus menunggu putusan pidana belum disidangkan. Mungkin butuh sekitar 3 tahun baru inkrach. Sedang tujuan pengadilan pidana adalah menjatuhkan hukuman badan terhadap terdakwa, bukan memulihkan kerugian materi korban,” sesal Rusdy.

Sedang untuk merecovery kerugian korban, katanya,  harus diajukan gugatan tersendiri (perdata). Untuk penyelesaian masalah hukum hingga  berkekuatan hukum tetap (inkrach), butuh waktu hingga 3 atau 4 tahun.

“Jadi penjelasan BSM yang ingin menyelesaikan masalah nasabah ini dengan menunggu putusan inkrach tidak lebih dari excuse untuk menghindari tanggung-jawab pengembalian hak nasabah. Dengan mencoba berlindung dibalik law inforcement dengan mengaitkannya prinsip Good Corporate Governance,” tambahnya.

“BSM berharap ingatan publik pada masalah ini hilang. Bayangkan untuk menuntut hak nasabah yang belum kelar selama 2 tahun, masih harus menunggu putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dua putusan ( pidana dan perdata) sekitar 6 atau 7 tahun lagi? Jadi apa nasabah disuruh menunggu hingga 8 tahun dalam ketidakpastian,” tandas Rusdy.

Padahal apa yang dimaksud Good Corporate Governance itu diatur jelas dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 8/4/PBI/2006. GCG Perbankan adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip transparency, accountability,  responsibility, independency, dan fairness.

“Inti dari GCG sebenarnya bagaimana seharusnya institusi perbankan dikelola agar memiliki trust yang tinggi di tengah masyarakat dan bukan menghindar dari tanggung-jawab dengan berlindung di balik putusan inkrach,” tutup Rusdy.*

(jay)