Rotasi Pejabat, Jurus Terakhir Petahana Jelang Masa Cuti Pilkada

oleh -905 views
SUMPAH JABATAN: Sejumlah pejabat saat diambil sumpah jabatannya, Selasa (7/1/2020). [SANGALU/ Taufik]

SANGALU, Luwuk – Perombakan susunan pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai sejatinya adalah hal biasa. Namun, yang biasa-biasa itu terkadang menimbulkan berbagai reaksi. Terlebih jika itu dilakukan jelang pelaksanaan pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Seperti yang terjadi, Selasa (7/1/2020) ketika Bupati Banggai Herwin Yatim melakukan penyesuaian kembali sejumlah jabatan eselon IIb di lingkup Pemda Banggai. Empat pejabat bertukar posisi, sementara dua lainnya diparkir.

Dua pejabat yang terimbas rotasi tersebut antara lain Kadis Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Banggai, Alfian Djibran dan Kadis Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Banggai, Jayadin.

Alfian Djibran yang semula menduduki jabatan Kepala Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan dipindahkan menjadi Asisten Adminstrasi dan Perekonomian Setda Banggai, begitu juga dengan Jayadin yang semula menjabat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, dipindahkan menduduki jabatan staf ahli Bupati Banggai.

Baca juga:  Bupati Banggai Curiga Kepala Syahbandar dan KKP Ikutan Backup PT ANI

Sementara itu, Hasanudin Idris yang semua menjabat staf ahli kini menduduki jabatan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika. Begitu juga dengan Maryam Salat yang sebelumnya menjabat Asisten Administrasi dan Perekonomian kini menjabat Kepala Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan.

Di sisi lain, dua pejabat eselon IIb, yakni Machsun Djaga yang sebelumnya menjabat Sekretaris Dewan dikabarkan nonjob dan kehilangan jabatan. Begitu pula dengan Zulkarnain Mang yang sebelumnya menjabat Kepala Perpustakaan dan Kearsipan Daerah.

Pejabat eselon IIb lainnya yang dilantik pagi tadi adalah Moh Kamil yang menduduki jabatan Kepala Perpustakaan Daerah, Yusran Kasim yang dikembalikan menduduki jabatan Kepala RSUD Luwuk, serta Damri Dayanun yang dilantik sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai.

Rotasi jabatan ini disebut-sebut sebagai jurus terakhir sang petahana jelang pelaksanaan Pilkada Banggai. Sebab, dalam beberapa hari ke depan sebagai petahana, bupati tak bisa lagi melakukan perubahan struktur pejabat. Ia kehilangan kewenangan dalam merombak atau melantik pejabat baru. Terkecuali atas ijin dalam bentuk surat tertulis dari Kementerian Dalam Negeri.

Baca juga:  Hadiri Pengajian Penuh Sesak, Bupati Anjurkan Jaga Jarak

Larangan untuk melakukan mutasi atau rotasi ASN menjelang Pilkada itu tertuang dalam Undang-undang Nomor 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Aturan itu tetap dapat  dilakukan jika disertai persetujuan khusus dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Namun jika melanggar, akan dikenakan sanksi tegas yakni diskualifikasi dari pencalonan. Itu sebabnya, Bupati yang hendak maju kembali di Pilkada 2020, mulai 8 Januari 2020  tidak diperbolehkan lagi untuk melantik pejabat di lingkungan pemerintah daerah setempat.

Baca juga:  Monitoring Penyaluran Ternak, Bupati Imbau Terapkan Protokol Kesehatan

Tak hanya itu, petahana juga harus mengambil cuti saat masa kampanye, yang dimulai pada tanggal 11 Juli hingga 19 September 2020 mendatang. Dalam rentang waktu itu, petahana juga harus melepaskan atribut dan tidak melakukan aktivitas sebagai kepala daerah. Baik instruksi secara lisan atau tertulis, termasuk berkaitan dengan fasilitas negara.*

(van)