Anwar Hafid Minta Menkes Terapkan Usulan Kebijakan Tarif BPJS

oleh -86 views
Anggota Komisi IX DPR RI, Anwar Hafid saat memberikan keterangan ke sejumlah jurnalis di Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, Jumat (3/1/2020) malam.

SANGALU, Luwuk – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Anwar Hafid meminta Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto untuk menerapkan komitmen atas rekomendasi DPR terkait kebijakan tarif jaminan kesehatan yang dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS). Itu dilontarkan Anwar Hafid menyikapi banyaknya keluhan masyarakat Indonesia, terkait kenaikan tarif baru BPJS.

“Kita dari komisi sembilan DPR sudah tiga kali pertemuan dengan menteri kesehatan. Dari pertemuan itu sempat menghasilkan dua komitmen menyikapi kenaikan tarif BPJS,” kata Anwar Hafid dalam pertemuan bertajuk silaturahmi bersama masyarakat Kabupaten Banggai di Graha Pemda Banggai, Jumat (3/1/2020) malam.

Dua usulan tersebut, kata Anwar, antara lain; pertama kenaikan tarif untuk kelas III tetap dilaksanakan sesuai peraturan pemerintah, namun selisihnya akan disubsidi oleh pemerintah daerah. Atau opsi kedua, yakni tidak mengalami kenaikan sama sekali. Ia berharap dari dua usulan tersebut salah satu bisa diambil oleh kemenkes sebagai bentuk komitmen bersama menyikapi keluhan masyarakat.

Baca juga:  Nurmasita: Biaya Rapid Test Rp150 Ribu

Meski begitu, Anwar Hafid mengungkapkan bahwa kehadiran BPJS sejatinya sangat membantu masyarakat Indonesia dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Untuk itu, sudah seharusnya seluruh masyarakat dapat tercover dalam jaminan kesehatan nasional.

“Sampai dengan 2019, negara telah menjamin kurang lebih 220 juta rakyat Indonesia yang masuk dalam jaminan kesehatan melalui BPJS. Berarti tinggal 140 juta lagi, rakyat Indonesia yang belum mendapatkan pelayanan kesehatan melalui BPJS,” terang ketua DPD Partai Demokrat Sulteng ini.

Dari jumlah 140 juta itu, jelas Anwar, sebagian besar adalah orang-orang yang mampu dari segi ekonomi dan telah memilih jaminan kesehatan dari pihak swasta. Hanya saja, yang disayangkan dari jumlah itu jika ternyata masih terdapat warga kurang mampu yang tidak terdaftar, karena adanya kesalahan dalam pendataan.

Baca juga:  Abaikan Pshysical Distancing, Sembilan Warga Moilong Digrebek Berjudi

“Oleh karena itu, masyarakat yang tidak terdaftar inilah yang harusnya mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, sehingga kemudian bisa mendapatkan pelayanan kesehatan dari BPJS,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Ia mengaku mendorong agar pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dapat merealisasikan hasil pertemuan dengan Komisi IX DPR RI terkait tarif BPJS, khususnya kelas III.

“Saya sebagai pribadi dan anggota DPR RI meminta menteri kesehatan untuk menjalankan komitmen terkait kenaikan tarif BPJS,” tegasnya.

Dengan adanya kebijakan dalam penerapan tarif BPJS, Anwar Hafid berharap kedepannya seluruh masyarakat Indonesia dapat merasakan pelayanan kesehatan sesuai harapan pemerintah.*

Baca juga:  Rendi Hidayat : Rindu Terhalang Corona

 

(van)