Akomodir Tuntutan Didik Cs, DPRD Siap Hearing Mantan Pengurus KNPI

oleh -150 views
SERAHKAN BUKTI: Didik Djibran saat menyerahkan dokumen pendukung terkait dugaan pemalsuan tanda tangan penerima dana KNPI ke Legislator Banggai, Kamis (9/1/2020). [SANGALU/ Jaya]

SANGALU, Luwuk – Puluhan massa aksi dari KNPI Banggai yang dipimpin langsung Muh Didik Ismu atauDidik Djibran, kembali menyambangi kantor DPRD Banggai, Kamis (9/1) pagi.

Setelah berorasi terkait tuntutan mereka, di depan kantor DPRD, Didik Djibran cs akhirnya bertemu dengan Komisi III DPRD Banggai. Hasilnya, pekan depan, DPRD Banggai bakal menghearing mantan pengurus KNPI Banggai pimpinan Irfan Bungadjim, terkait pengelolaan dana hibah ke KNPI.

Mendesak agar DPRD Banggai bisa bertemu massa aksi, komisi III melalui Syarifudin Tjatjo, Winancy Ndobe, dan Nasir Himran, kemudian menggelar pertemuan dalam ruang rapat umum kantor DPRD.

Baca juga:  Satlantas Polres Banggai Giatkan Sosialisasi Ops Patuh

Mendengarkan tuntutan yang disampaikan, komisi III DPRD Banggai pun mengambil kesimpulan untuk memanggil mantan pengurus KNPI Banggai dalam hearing, yang direncanakan pekan depan.

“Kami akan segera tindak lanjuti. Selasa pekan depan kita akan hearing pengurus KNPI Banggai di masa kepemimpinan Irfan Bungadjim, untuk memberikan keterangan terkait dengan pengelolaan dana hibah,” sebut Winancy Ndobe, mewakili Komisi III DPRD Banggai.

Massa aksi yang juga meminta DPRD Banggai bisa memperjelas pelaporan dugaan pemalsuan tanda tangan untuk bantuan hibah KNPI ke PK Toili, oleh Komisi III DPRD Banggai menjelaskan jika hal itu bukan wewenang mereka. “Kalau terkait dengan kasus dugaan pemalsuan tanda tangan itu, merupakan ranah kepolisian. Saya juga berharap, agar dugaan kasus itu segera diselesaikan,” tambah Winancy.

Baca juga:  Debat Kebangsaan FH Tompotika, SMA 1 Masama Raih Juara 2

Telah adanya kepastian jadwal hearing yang diberikan DPRD Banggai, yakni terjadwal pada tanggal 14 Januari mendatang, massa aksi pun membubarkan diri secara teratur. Oleh DPRD Banggai, disebutkan pula dalam hearing mendatang, sejumlah instansi terkait akan ikut dihadirkan, seperti inspektorat, keuangan, bahkan terduga korban pemalsuan tanda tangan.*

 

(jy)