Bupati Banggai Tunjukkan Kedekatan Emosional dengan KPK RI

oleh -133 views
DISKUSI PUBLIK: Bupati Banggai, Herwin Yatim saat menjawab pertanyaan dari peserta diskusi publik bersama KPK RI di Bukit Kasih Sayang, Luwuk, Selasa (10/12/2019). [SANGALU/ Steven Pontoh]

SANGALU, Luwuk – Bupati Banggai Herwin Yatim menunjukkan kedekatan emosionalnya dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Itu ditunjukkan pada diskusi publik yang diselenggarakan KPK dan dihadiri oleh Wakil KPK RI, Alexander Marwata. Dimana Bupati Herwin datang bersamaan dengan rombongan KPK RI.

Pada diskusi yang sempat molor sejam lebih tersebut, pemandu diskusi, Selvy M. dari Tim Korsupgah KPK membuka diskusi dengan meminta Bupati Banggai Herwin Yatim dan Wakil Bupati Banggai Mustar Labolo untuk memaparkan keberhasilan Kabupaten Banggai dalam pencegahan korupsi di daerah yang ditandai dengan penerimaan penghargaan dari KPK RI.

“Saya masih penasaran atas keberhasilan Kabupaten Banggai meraih penghargaan kemarin. Oleh karena itu saya meminta kepada pak bupati untuk menjelaskan langkah apa saja yang dilakukan sehingga berhasil mendapatkan penghargaan itu,” kata Selvy, membuka diskusi yang dilaksanakan di puncak Keles, Kafe Bukit Kasih Sayang, Selasa (10/12/2019) malam.

Bupati Banggai Herwin Yatim pun menjelaskan bagaimana mekanisme hingga mereka mampu meraih penghargaan atas upaya pencegahan korupsi di Kabupaten Banggai. Hal itu dimulai dari komitmen seluruh jajaran pemerintahan daerah. Mulai dari perencanaan, keuangan hingga pelaporan.

“Intinya ada delapan indikator penilaian, itulah yang kami perbaiki kemudian dilaksanakan oleh tim pemda Banggai,” kata Herwin.

Baca juga:  205 Karyawan Teridentifikasi Kontak Erat Pasien Covid-19 Kluster PT PAU

Ia juga mengapresiasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mampu mengimplementasikan pemikiran dari kepala daerah atas arahan tim pencegahan korupsi dari KPK RI. Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan bukti sinergitas jajaran pemerintah daerah.

Di sisi lain, Iwan Said salah satu peserta diskusi saat diberi kesempatan mengungkapkan sejatinya mereka mengharapkan diskusi dengan KPK langsung. Namun, yang ditunjukkan dalam pembukaan diskusi ternyata mereka diperhadapkan dengan pimpinan daerah, dalam hal ini bupati Banggai.

“Saya melihat karena ada pak wakil KPK terfikir bahwa diskusinya diawali dengan KPK. Tapi ternyata ini diskusinya seakan diperhadapkan kami dengan pimpinan daerah,” tandasnya.

Iwan Said juga meminta KPK untuk menyasar langsung penggunaan Dana Desa. Menurutnya, ada begitu banyak pelanggaran yang terjadi dalam penggunaan dana desa. Hal itu, kata Iwan, mesti ditindaki juga oleh KPK sehingga bisa menjadi contoh bagi pengguna anggaran pemerintah.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, mengemukakan bahwa salah satu tugas KPK sejatinya adalah pembinaan atau pencegahan. Penindakan menurutnya sejatinya adalah hal terakhir, ketika pencegahan itu sudah tidak dapat dilakukan. Hal itu dikarenakan ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan penegak hukum.

Baca juga:  JOB Tomori Kembali Serahkan Bantuan Alkes Tahap Ketiga

Apalagi jika tingkat korupsi yang terjadi di tingkat kepala desa. Menurutnya, jika nilai korupsinya hanya Rp25 juta maka hal itu akan diarahkan untuk pengembalian. Sebab, pertimbangan itu harus diambil juga dari sisi pengeluaran negara dalam hal penuntasan suatu perkara.

“Untuk satu perkara korupsi dari penyelidikan hingga persidangan itu biayanya sampai 300 juta rupiah. Nah, kalau kerugian negaranya kecil, ini akan jadi beban negara. Sebab, orang dipenjara itu dibiayai negara,” ungkapnya.

Oleh karena itu ada yang namanya pencegahan. Bisa jadi penindakannya berupa pengembalian dan pemecatan. Hukuman, kata Alexander, tidak hanya dengan penjara. Tapi pengembalian kerugian negara dan pemecatan adalah bagian dari hukuman. Itu juga berlaku bagi sejumlah ASN yang kedapatan melakukan tindak pidana korupsi.

“Kalau ada ASN yang ketahuan korupsi. Penindakan itu tidak selalu berupa hukuman tapi bisa saja pengembalian dan pemecatan. Jadi itu juga bagian dari hukuman, ditambah lagi sanksi sosialnya,” terang Alexander.

PESERTA diskusi publik yang terdiri dari Jurnalis, LSM dan organisasi kepemudaan mendengarkan pemaparan dari pihak KPK RI di Kafe Bukit Kasih Sayang, Keles, Luwuk, Selasa (10/12/2019). [SANGALU/ Steven Pontoh]

Bupati Minta KPK Bantu Penagihan Piutang

 

Bupati Banggai Herwin Yatim mengungkapkan ada miliaran rupiah potensi pendapatan asli daerah (PAD) ternyata bocor. Bahkan, ratusan juta ditemukan karena kelalaian ASN yang bekerja di Dinas Pendapatan Daerah dan saat ini tengah berproses di Kejaksaan Negeri Banggai.

Baca juga:  Wakili Bupati, Sekda Banggai Rilis Inflasi Kota Luwuk

Ia menjelaskan berdasarkan hasil perhitungan Inspektorat piutang daerah yang belum tertagih dari sejumlah pengusaha sekira Rp3,2 miliar. Itu belum terhitung dengan jumlah yang digelapkan oleh oknum ASN senilai Rp800 juta.

Irwanto Kulap, anggota DPRD Banggai saat diberi kesempatan juga menyatakan adanya kebocoran PAD dari hasil pertemuan antara eksekutif dan legislatif dalam pembahasan anggaran tahun 2020. Namun, perbedaannya adalah pada jumlah piutang daerah.

“Kalau yang kami dengar dalam rapat di DPRD, penyampaian dari mantan Kepala Dispenda jumlah piutang daerah itu mencapai Rp16 miliar. Ini sangat berbeda dengan nominal yang pak bupati sebut hanya Rp3,2 miliar tadi,” terang Irwanto.

Irwanto juga menyebutkan sebelumnya ada juga permintaan bantuan penagihan piutang baik dari kejaksaan maupun dari KPK. Namun, progresnya hingga saat ini belum jelas.

Bahkan, hasil penagihan itu tidak pernah masuk dalam pembahasan anggaran di DPRD Banggai. Oleh karena itu, Irwanto berharap kali ini KPK bisa membantu dan memerlihatkan progres kinerja dalam bantuan penagihan piutang daerah.*

 

 

(van)