Inspektorat Mulai Audit Investigasi Bapenda Banggai

oleh -169 views
TIM AUDIT INVESTIGASI Inspektorat Banggai usai berkoordinasi dengan Bupati Banggai Herwin Yatim terkait dugaan penyalahgunaan wewenang oleh oknum Bapenda Banggai, Rabu (27/11). [SANGALU/ Media Kominfo]

SANGALU, Luwuk – Tim Audit Investigatif Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai, kini tengah melakukan pemeriksaan khusus (pemsus) terhadap beberapa oknum ASN yang bertugas di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Banggai, terkait dugaan penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian negara berupa kebocoran Pajak Asli Daerah (PAD), seperti yang beredar di sejumlah media online dan cetak beberapa hari belakangan ini.

Tim tersebut diperintahkan untuk melakukan audit investigasi dengan surat perintah tugas nomor: 700/509-ST/ITDAKAB, tanggal 30 September 2019.

Informasi yang disampaikan Tim Audit Investigatif Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai, kepada Tim Liputan Bidang Media Diskominfo Banggai, Senin (25/11/2019), menyatakan bahwa pemeriksaan khusus tersebut sejatinya telah dimulai sejak bulan September 2019, setelah adanya surat dari Pelaksana harian (Plh) Kepala Bapenda Banggai, Dr. Ir. Anshar Maita, MM, tentang laporan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh oknum ASN terhadap penerimaan pajak daerah yang ditujukan kepada Bupati Banggai, tertanggal 17 September 2019.

Baca juga:  Ini Riwayat Perjalanan Empat Positif COVID-19 (baru) di Banggai

Berdasarkan surat tersebut, Bupati Banggai menginstruksikan kepada Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai, untuk melakukan Audit Investigasi. Sesuai Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI), maka langkah awal yang dilakukan adalah pra persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan audit investigasi.

Dari hasil investigas yang dilakukan oleh tim beranggotakan 6 orang tersebut, diketahui bahwa memang ada penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh oknum di Bapenda dalam hal keterlambatan penyetoran ke kas daerah sebesar Rp883.912.731,00.

Sementara sejak tahun 2015, ada piutang dari sejumlah penyedia jasa yang masih belum tertagih, dengan uraian, di tahun 2015 ada piutang Rp7.015.230 yang belum tertagih dari 1 Penyedia Jasa, 2016 sebesar Rp1.220.501.048 dari 101 Penyedia Jasa, 2017 Rp1.638.626.110 dari 32 Penyedia Jasa, dan di 2018 ada piutang sebesar Rp412.324.210 dari 52 Penyedia jasa yang belum tertagih. Total potensi kerugian keuangan negara atas piutang pajak daerah adalah sebesar Rp3.259.205.058,00.

Baca juga:  Ilegal Fishing, DKP Bukukan 29 Tersangka dari Empat Kasus

Hingga saat ini, Audit Investigasi pada oknum yang bersangkutan masih terus dilakukan. Hal ini dilakukan tentunya agar masyakarakat bisa mengetahui bahwa dugaan kebocoran PAD terjadi pada beberapa jenis pajak daerah termasuk juga piutang pajak daerah dari penyedia jasa konstruksi yang berasal dari sektor Mineral Bukan Logam dan Batuan (Minerba), Restoran dan Hiburan.*

 

 

(Kib)