LPj Bukan Syarat Utama Pencairan DD, tapi Kewajiban Kades

oleh -302 views

SANGALU, Luwuk – Laporan Pertanggung jawaban (LPj) penggunaan Dana Desa (DD) bukan syarat utama pencairan DD tahun berjalan. Itu diungkapkan Koordinator Tenaga Ahli Madya P3MD Provinsi Sulawesi Tengah, Hanafi Tadorante, dalam rapat koordinasi provinsi, Tenaga Pendamping Profesional tahun 2019 di Estrella Hotel, Senin (21/10) malam.

“Kalau LPj tidak dibuat jangan masyarakat yang dikorbankan tapi oknumnya. Sebab, LPj bukan syarat utama pencairan Dana Desa,” tegas Hanafi.

Hanafi, Koordinator Tenaga Ahli P3MD Provinsi Sulawesi Tengah. [Foto: SANGALU/ Steven Pontoh]
Itu ditekankan Hanafi karena terdapat beberapa desa yang belum melalukan pencairan, dikarenakan kepala desanya belum membuat LPj atas penggunaan anggaran tahun sebelumnya.

Ia kemudian menekankan bahwa pencairan harus berjalan sesuai aturan yang berlaku. Sebab, anggaran tersebut dikucurkan untuk pembangunan di desa sehingga dapat menyahuti usulan masyarakat.

Baca juga:  Nelayan Balut, Temukan Bahan Baku Baru Pembuat Bom

“Kalau LPj tidak ada maka yang dihukum itu adalah oknum kadesnya. Jangan masyarakat jadi korban. Gunakan PP 43 pasal 52. Untuk sanksinya kemudian diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati,” paparnya.

RAPAT KOORDINAS: Sejumlah pendamping desa baik PD, PDTI dan PLD serta kepala desa dari Banggai, Bangkep dan Balut pada rapat koordinasi pendamping profesional Provinsi Sulawesi Tengah, Senin (21/10/2019) malam di Estrella Hotel. [Foto: SANGALU/ Steven Pontoh]
Rujukan aturan pencairan DD, kata Hanafi, merujuk pada PMK 193 pasal 24 terkait penyaluran anggaran dari RKUD ke RKD. Pada pasal 24 hanya dijelaskan, syarat pencairan DD ada tiga yakni pencairan tahap satu syaratnya adalah Perdes APBDes. Tahap dua, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun sebelumnya, untuk tahap tiga adalah LRA tahap satu dan dua tahun berjalan.

Baca juga:  Dugaan Penyimpangan ADD di Binohu, Nuhon

“Hanya untuk kabupaten Banggai ada ketambahan satu pada tahap tiga, yakni konnvergensi stunting,” imbuhnya.

Ia juga menyampaikan pada pertemuan yang dihadiri kepala desa tersebut agar masing-masing menyampaikan keluhannya. Jika kepala desa memiliki keluhan terkait pendampingan silahkan disampaikan agar menjadi evaluasi. Demikian pula bagi pendamping dapat menyampaikan keluhannya terhadap tenaga ahli maupun satuan kerja P3MD Provinsi Sulawesi Tengah.

“Jangan ragu untuk menyampaikan, forum ini adalah menyampaikan keluhan untuk mencari solusi. Sehingga program pendampingan dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan,” ungkapnya.

Hanafi menjelaskan rapat koordinasi kali ini lebih mengarah pada ajang curahan hati, baik oleh kepala desa tentang pendamping atau sebaliknya. Pun begitu untuk keluhan pendamping terhadap tenaga ahli baik di tingkat kabupaten maupun provinsi dan satker.

Baca juga:  Hasil Swab, Supervisor PT PAU (Meninggal) Terkonfirmasi COVID-19

“Fokus pertemuan kita adalah diskusi dan evaluasi. Jangan ada yang disimpan. Sampaikan semua karena ini sebagai bahan koreksi. Tidak boleh ada yang marah karena itu. sebab kita di sini untuk mencari solusi,” tuturnya.

Selain dihadiri pendamping desa dari tiga kabupaten yakni Banggai, Banggai Kepulauan dan Banggai Laut, kegiatan itu juga dihadiri sejumlah kepala desa dari wilayah masing-masing.*

 

(van)