Akui DBH Turun, Bupati Herwin Jamin Belanja Publik Tahun 2020 Aman

oleh -178 views
Bupati Banggai, Ir. H. Herwin Yatim MM

SANGALU, Luwuk – Bupati Banggai Herwin Yatim tak menampik adanya surat Menteri Keuangan tentang Transfer Keuangan Pemerintah Pusat ke Daerah, tertanggal 24 September 2019, mengisyaratkan bahwa proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai tahun 2020 menurun sekira Rp1,8 sampai dengan Rp2 Triliun dari APBD Tahun 2019. Meski begitu, Ia meyakinkan bahwa belanja publik atau belanja untuk keperluan rakyat tidak akan berubah banyak.

Bupati Herwin, seperti dilansir website resmi pemerintah (banggaikab. go. id) memberikan penjelasan bahwa saat ini pemda sedang melakukan lobi di beberapa Kementerian dan Lembaga Negara, seperti yang saat ini sedang berjalan yaitu, pengembangan pasar rakyat di tiga wilayah seperti di Kecamatan Pagimana, Simpang Raya dan Toili Barat. Uang Negara yang masuk melalui Alokasi APBN mencapai 20 miliar rupiah.

Bupati Herwin, juga menjelaskan bahwa pengurangan DBH terjadi karena Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian ESDM dan Keuangan, sudah memasukkan perhitungan Cost Recovery atau perhitungan atas biaya-biaya yang telah diinvestasikan oleh perusahaan Pertamina EP dan JOB PMTS selama membangun sejak tahun 2014 lalu. Menurutnya, Cost Recovery inilah yang saat ini sementara diperjuangkan sistem perhitungannya, agar bisa berpihak pada kesejahteraan rakyat Banggai.

Baca juga:  Suhu Tubuh WNA Perancis Pasien RSUD Luwuk turun 36° Celcius

Selain itu, infrastruktur jalan yang berstatus jalan provinsi dan jalan nasional, akan diusahakan masuk perbaikan jalan nasional, seperti di ruas jalan Bualemo, Balantak dan Luwuk Timur.

Terkait masalah pengurangan Dana Insentif Daerah (DID) Tahun 2020 yang diperoleh Pemda sebagai reward/hadiah berkat sederet prestasi hebat bertaraf Nasional maupun Internasional dari Pemerintah Pusat sebesar Rp46 Miliar lebih, diperkirakan memang kemungkinan besar akan dihilangkan.

Hal itu diakibatkan Pembahasan APBD Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2019 lalu tidak tepat waktu karena disahkan oleh DPRD melewati tahun 2019.

Baca juga:  Pasien COVID-19 RSUD Luwuk asal Morowali Utara Meninggal Dunia

Tetapi Bupati H. Herwin Yatim menekankan, Pemda terus melakukan pendekatan dan meyakinkan kepada pihak Pusat bahwa keterlambatan pengesahan APBD itu bukan karena masalah Teknis.*

 

(TLMK)