Surat Suara Habis, 30 Wajib Pilih Dipaksa Golput!

oleh -88 views
TERTUKAR: Petugas memperlihatkan kepada saksi partai politik dan pengawas TPS serta jurnalis terkait surat suara dapil IV di TPS 06 Kelurahan Baru, Kamis (18/4). [Foto: SANGALU/ Banggai Post]

SANGALU, Luwuk – Dampak bobroknya kinerja KPU Banggai sebanyak 30 wajib pilih dipaksa tidak menggunakan hak pilihnya alias golput, Kamis (18/4) kemarin di TPS 03, Kelurahan Kilongan Permai, Kecamatan Luwuk Utara.

Erlita, salah satu wajib pilih dari TPS 3 Kelurahan Kilongan Permai mengaku sangat kecewa dengan kinerja KPU Banggai. Menurutnya, kejadian ini seharusnya tidak terjadi. Sebab, dalam penyelenggaraan pemilu setiap surat suara tentu sudah dipastikan cukup. Namun yang terjadi pada dirinya dan 29 wajib pilih lainnya bertolak belakang.
“Kami merasa dipaksa untuk golput karena kejadian ini,” keluh gadis yang akrab disapa Lita ini seperti dilansir Banggai Post.

Parahnya, kekurangan surat suara tidak hanya terjadi untuk pemilihan pasangan calon presiden dan wakil presiden saja. Kekurangan surat suara di TPS 3 Kilongan Permai mencakup keseluruhan, sehingga 30 wajib pilih ini tidak dapat menyalurkan aspirasinya.
“Pokoknya tidak memilih. Samua surat suara habis. Petugas PPS bilang sudah meminta ke PPK dan KPU tapi sudah kosong. Jadi ya, mau bagaimana lagi,” paparnya.

Baca juga:  Baru Tiga Kotak, Suara Saksi Parpol Mulai Serak

Erlita mengatakan kinerja KPU Banggai sangat jauh dari kata profesional. Sebab, pemilu 2019 sudah diperhitungkan sejak jauh hari. Akan tetapi yang terjadi sangat tidak memuaskan. Sebab, pemerintah menggalakkan agar warga negara tidak golput tapi kesalahan itu justru datang sendiri dari pihak penyelenggara.
“Ini sangat parah. Saya sangat kecewa dengan kinerja KPU. Tidak profesional,” tandasnya.

Kekurangan logistik pemilu di TPS ternyata tidak hanya dialami oleh TPS 3 Kilongan Permai pada momen pemilu susulan di Banggai. Kejadian serupa juga dialami oleh seluruh TPS di Kecamatan Luwuk, seperti di TPS 6 Kelurahan Baru. Di TPS ini, terdapat dua surat suara DPRD kabupaten yang tertukar dengan dapil lainnya.

Baca juga:  Show of Force, TNI-Polri Nyatakan Siap Amankan Pemilu 2019

Selain itu, PPS juga tidak mendapatkan lembar C1 Plano untuk perhitungan surat suara presiden. Bahkan, formulir untuk perekapan suara pilpres pun hanya diberikan lembar biasa tanpa hologram.

“Kita sudah minta ke PPK dan PPK sudah ke KPU tapi katanya sudah tidak ada lagi. Terpaksa kami hitung manual saja sesuai surat edaran KPU,” kata Wasih, selaku ketua panitia pemungutan suara TPS 6 Kampung Baru.

Tertukarnya lembar surat suara tidak hanya terjadi di TPS 6 Kampung Baru saja, tapi di seluruh wilayah daerah pemilihan satu. Sejumlah wajib pilih mengeluhkan hal itu dan memostingnya di media sosial sebagai bentuk protes ke KPU Banggai.

Winancy Ndobe, salah satu caleg asal partai Gerindra yang melakukan pencoblosan di TPS 01 Kelurahan Soho mengungkapkan kejadian pemilu susulan baru pertama kali terjadi di Kabupaten Banggai. Menurutnya, itu bukan karena faktor alam tapi lebih kepada ketidakprofesionalan penyelenggara dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, Ia sepakat jika dilakukan audit terhadap seluruh kegiatan KPU Banggai.

Baca juga:  Makmur Manesa Akhirnya Dapat Jatah Mobdis Tua

“Ini menandakan tidak profesionalnya KPU Banggai. Kalau caleg melanggar sanksinya tinggi, saya berharap KPU juga diberi sanksi tegas sehingga kejadian ini tidak terulang,” pungkasnya.

Winancy menjelaskan keterlambatan pemilu dikarenakan lambannya logistik tiba di TPS murni adalah kesalahan manajerial dari pihak KPU Banggai. Oleh karena itu, pihak penyelenggara harus diperiksa dan diberi sanksi. Sebab, akibat dari kejadian ini banyak orang dirugikan. Termasuk beberapa wajib pilih yang tidak dapat menyalurkan aspirasinya dikarenakan kehabisan surat suara.*

 

 

(van)