Panwaslu Bunta Rekomendasikan PSU di Desa Tuntung

oleh -240 views
Pemungutan suara di Kelurahan Karaton, Luwuk, 18 April 2019.

SANGALU, Luwuk – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan Bunta menemukan sejumlah pelanggaran pada proses pemungutan suara di TPS Desa Tuntung. Atas temuan itu, Panwaslu Bunta merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bunta.

Surat Rekomendasi PSU oleh Panwaslu Bunta ke PPK Bunta, 23 April 2019.

Dalam surat tertanggal 23 April 2019 yang ditandatangani oleh Risna Ahmad, selaku Ketua Panwaslu Bunta tersebut dijelaskan beberapa poin penting yang menjadi dasar pertimbangan sehingga direkomendasikan PSU. Setidaknya terdapat empat point penting yang dilampirkan dalam surat rekomendasi. Mulai dari penjelasan terkait temuan, hingga dasar hukum atas rekomendasi yang diajukan oleh Panwaslu Bunta.

Pada poin ketiga, bagian kedua terdapat alasan atas rekomendasi PSU oleh Panwaslu, antara lain; ditemukannya dua lembar model A-5 KPU atas nama Yunus Kasim dengan nomor induk kependudukan (NIK) beralamat di Kecamatan Luwuk, dan Irpan Madjido dengan NIK serta beralamatkan di Kecamatan Luwuk Selatan terdaftar sebagai pemilih tambahan. Keduanya dikategorikan sebagai temuan pelanggaran karena menggunakan lima kertas suara, meski dalam aturan seyogyanya mereka tak berhak mendapatkan surat suara DPR kabupaten/kota.

Baca juga:  Rekomendasi DPRD : Honor Perawat Dibayarkan Tahun Ini

Pelanggaran kedua yang dijadikan acuan yakni, terdapat dua orang yang tidak terdaftar untuk menggunakan suara DPR kabupaten/kota dikarenakan terdaftar sebagai pemilih tambahan. Padahal sesuai dengan pasal 372 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang nomor 7 tahun 2017 juncto peraturan KPU RI nomor 11 tahun 2018 pasal 36 ayat 4 huruf e, dijelaskan bahwa pemilih dapat menggunakan haknya untuk memilih anggota DPRD kabupaten/kota apabila pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu daerah kabupaten/kota dan di daerah pemilihannya (dapil).

Baca juga:  Pengurus IMM Banggai Raya Sah Dilantik

Dalam surat tersebut juga dijelaskan rekomendasi disampaikan untuk dilaksanakan selambat-lambatnya sebelum tanggal 27 April 2019.*

 

(van)