Politisi Nasdem Sebut Banggai Krisis Netralitas ASN

oleh -148 views
Zulharbi Amatahir, mantan Legislator Banggai. [SANGALU/ Steven Pontoh]

SANGALU, Luwuk – Adanya dugaan politik praktis yang dilakukan sejumlah aparatur sipil negara (ASN) membuat salah satu politisi muda dari partai Nasdem bersuara. Seperti yang diungkapkan Zulharbi Amatahir, anggota legislatif dari partai Nasdem, kemarin.

Ungkapan itu bukan tanpa alasan, menurutnya telah ada bukti bahwa sejumlah ASN membagikan bantuan pemerintah dengan menggandeng calon anggota legislatif dari partai tertentu. Padahal, bantuan tersebut merupakan bantuan dari anggaran pemerintah.

“Mereka makin berani. Menggunakan atribut ASN, membagikan bantuan pemerintah dengan salah satu caleg. Ini adalah bentuk kebobrokan ASN dalam menunjukkan sikap netralitasnya pada momen pileg 2019,” tandasnya.

Baca juga:  IJTI Desak Polisi Segera Usut dan Hukum Aparat Pemukul Wartawan di Palu

Zulharbi mengaku, Ia dan sejumlah calon anggota legislatif lainnya yang masih akan bertarung pada pileg 2019, sudah melaporkan dugaan pelanggaran tersebut ke Bawaslu Banggai. Sebab, dugaan penggunaan anggaran pemerintah dalam kampanye caleg menurutnya adalah perbuatan tidak baik dalam momen pesta demokrasi.

“Kami berharap Bawaslu Banggai bisa bekerja dengan baik dan mampu menunjukkan integritasnya sebagai penyelenggara,” paparnya.

Dalam laporan ke Bawaslu, terdapat 14 nama caleg yang ikut membubuhkan tandayangannya. Mereka berasal dari partai Golkar, Nasdem, PKS, Hanura, Gerindra, dan PKB. Keempat belas caleg ini ke Bawaslu Banggai untuk melaporkan dugaan politik praktis yang dilakukan tiga camat di media sosial faceboook. Dimana, ketiga camat mengatakan agar masyarakat tidak lagi memilih caleg yang saat ini masih duduk di bangku Parlemen Lalong. Ketiga camat yang diduga melakukan politik praktis tersebut antara lain; Camat Bunta, Camat Toili dan Camat Batui.

Baca juga:  Berani Tambah Libur? Ini Penegasan Bupati Banggai

Ungkapan di media sosial itu diduga kuat karena adanya ketidaksepahaman Legislatif dan Eksekutif dalam membahas dokumen APBD Banggai 2019. Hingga Selasa 8 Januari 2019 siang, pembahasan dokumen APBD masih berlangsung alot.*

(van)