Pendamping Desa Dilarang Terlibat Politik Praktis

oleh -462 views
Andi Nur Syamsy, Kabid Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Banggai. [SANGALU/VP]

SANGALU, Luwuk – Kepala Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Pemdes), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Banggai, Andi Nur Syamsy S.STP; M.Si, mengingatkan agar seluruh tenaga profesional Pendamping Desa untuk mempedomani surat Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, Drs. Longki Djanggola M.Si terkait netralitas pendamping desa.

Dalam surat gubernur dengan nomor: 141/833/DIS.PMD, perihal: Keterlibatan Tenaga Pendamping Desa pada Kegiatan Politik Praktis yang ditujukan ke seluruh kepala dinas PMD se Sulawesi Tengah berisikan empat poin penting. Surat gubernur dikeluarkan sehubungan dengan pelaksanaan pemilihan umum serentak tahun 2019 dan berkaitan dengan implementasi Undang-undang nomor 6 tahun 2014.

Poin penting tersebut antara lain; pertama, memastikan tenaga pendamping profesional (tenaga ahli pemberdayaan masyarakat/tenaga ahli kabupaten, pendamping desa dan pendamping lokal desa) untuk tidak memihak/mendukung partai politik tertentu, calon presiden dan calon wakil presiden serta calon anggota legislatif tertentu.

Baca juga:  Jaga Kebersihan, Panitia Kampanye NasDem 'Pinasa' di GOR Kilongan

Kedua, memastikan tenaga pendamping profesional tidak melakukan kegiatan politik praktis yang dapat mengganggu kinerja Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ketiga, diharapkan agar tenaga pendamping profesional dapat bekerja secara profesional sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing berdasarkan atas kontrak kerja dan SOP (Standart Operational Procedure). Keempat, apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh tenaga pendamping profesional berdasarkan kode etik dan kontrak kerja serta SOP.

Setiap kepala dinas PMD diharapkan segera melaporkan jika ada tenaga pendamping profesional yang terlibat politik praktis. Laporan tersebut bisa disampaikan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Provinsi Sulawesi Tengah untuk dapat diproses berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Baca juga:  Ratusan Personil TNI-Polri Dikerahkan Amankan Proses Pendaftaran Cakada Banggai

“Nah, saya kira dari surat gubernur itu sudah jelas. Tenaga pendamping profesional dalam hal ini tenaga ahli, pendamping desa dan pendamping lokal desa tidak boleh terlibat politik praktis,” tegas Andi Nur Syamsy.

Ia berharap apa yang sudah disampaikan Gubernur Longki dapat menjadi pedoman para tenaga pendamping profesional P3MD dalam menjalankan tugas. Jika kemudian terdapat laporan atau temuan adanya pelanggaran, maka DPMD Kabupaten Banggai tidak akan mmentolelir.

“Jika ada laporan atau temuan maka akan kami tindaklanjuti sesuai surat edaran gubernur tersebut,” tandasnya.*

Baca juga:  Ronal Putje, si Penebar Informasi Positif Pemda Banggai

(adm)