APBD 2019 Tuntas, Banggai Selamat dari Pemotongan DAU

oleh -294 views
Pembahasan RAPBD beberapa waktu lalu sebelum pihak eksekutif dan legislatif bersepakat dan mengesahkan RAPBD menjadi APBD Banggai 2019. [Foto: SANGALU/ Steven Pontoh]

SANGALU, PaluPasca diparipurnakan pada hari Jumat (25/1), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Banggai tahun 2019, diasistensi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Senin (28/1) di Kota Palu. Asistensi dilakukan oleh Tim APBD Banggai 2019 yang dipimpin langsung Sekretaris Provinsi, Moh. Hidayat Lamakarate.

Irwanto Kulap, anggota Komisi III DPRD Banggai, yang juga menjadi bagian dari tim asistensi mengatakan, bahwa ada beberapa hal yang menjadi fokus pada kegiatan tersebut. Terkait belanja infrastruktur, pria yang akrab disapa Wanto ini mengatakan angkanya harus mencapai 25 persen dari total belanja. Sementara dalam dokumen APBD 2019 baru mencapai 24 persen.

“Kemudian kita menaikkan belanja modal yg pada dokumen hanya mencapai 15 persen. Minimal harus mendapatkan angka mendekati 20 persen. Karena, apabila hal ini tidak dilakukan maka akan mendapatkan sanksi berupa pemotongan DAU oleh kementerian keuangan,” demikian tulis Wanto dalam pesan singkat WhatsApp, Senin (28/1) seperti dilansir motoutus.com.

Baca juga:  Pemda Banggai Hutang Tagihan Listrik PLN Rp1,5 M

Selain itu, terkait dengan penempatan pembayaran hutang sebesar Rp45 miliar di akun pembiyaan, Wanto mengatakan itu adalah hal yang keliru. Sehingganya, pada asistensi, dilakukan perubahan sesuai dengan aturan yang mengisyaratkan bahwa hutang di pihak ketiga harus di tempatkan pada akun belanja setiap OPD yang berhutang.

Khusus untuk dana hibah, ditetapkan angka Rp1 miliar untuk PMI, Rp3 miliar untuk KONI, dari yang sebelum Rp4,5 miliar, Rp300 juta untuk KNPI, Rp200 juta untuk ORARI, Rp2 miliar untuk Pokok-pokok pikiran (Pokir), dan Rp4,9 miliar untuk BOP PAUD.

“Sisanya, menjadi yang belum terealisasi, akan diupayakan pada momentum APBD Perubahan 2019,” kata Wanto.

Baca juga:  Perang Melawan Dua Hawa Nafsu di Ramadhan 1441 H

Sekprov Hidayat Lamakarate, juga menekankan soal pemerataan pembangunan di beberapa wilayah kecamatan. Untuk mengakomodir hal tersebut, maka dilakukan pergeseran anggaran sebesar Rp10 miliar. Sayangnya, Wanto tidak menjelaskan dari pos anggaran mana Rp10 miliar tersebut digeser.*

(van)