871 Kendaraan Dinas di Banggai Tunggak Pajak

oleh -293 views
Nurhayati L., kepala UPT Dinas Pendapatan Provinsi Sulawesi Tengah di Luwuk. [Foto: SANGALU/Steven Pontoh]

SANGALU, Luwuk – Sebanyak 871 kendaraan dinas roda empat dan roda dua milik pemerintah Kabupaten Banggai dilaporkan menunggak pajak kendaraan. Itu setelah Kepala UPT Samsat Luwuk, Nurhayati menyurat ke bupati Banggai untuk meminta rekomendasi penyelesaian tunggakan ke sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada.

“Bupati sudah menyurat agar seluruh OPD membawa kendaraannya ke sini (kantor bupati) untuk kami periksa. Tapi yang datang hanya beberapa kendaraan saja,” keluh Nurhayati.

Ia menjelaskan jumlah kendaraan pengemplang pajak tersebut variatif, ada yang sudah menunggak sejak tahun 2013 bahkan ada pula yang menunggak sejak tahun 2012. Itu menyebabkan, jumlah pendapatan asli daerah provinsi Sulawesi Tengah menurun dari angka yang seharusnya.

Ditanya mengenai jumlah pasti berapa kendaraan dinas roda empat yang menunggak, Nurhayati mengaku belum bisa merilis data keseluruhan. Ia hanya memastikan jumlah totalnya adalah 871 kendaraan yang terdiri dari roda dua dan roda empat.

Baca juga:  205 Karyawan Teridentifikasi Kontak Erat Pasien Covid-19 Kluster PT PAU

“Kemarin memang sudah ada beberapa kendaraan yang melakukan pembayaran pajak. Sehingga mungkin jumlah total itu sudah menurun,” paparnya.

Ia menjelaskan untuk satu kendaraan dinas roda empat dikenai pajak 2 persen dari nilai kendaraan saat itu. Jika dirupiahkan, dalam satu kendaraan pertahunnya dikenai pajak Rp1,2 juta. Dengan begitu, jika tunggakan pajak sejak tahun 2012 maka dipastikan jumlah pembayaran tinggi sebab adanya tunggakan pembayaran pajak.

Meski sejumlah kendaraan dinas tidak hadir, Nurhayati mengaku akan berkoodinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan razia kendaraan dinas ke sejumlah perkantoran yang ada. Setiap, kendaraan yang ditemukan belum melakukan pelunasan pajak akan langsung ditagih di tempat.

Nurhayati menjelaskan, penagihan pajak kendaraan ini perlu dilakukan karena kondisi Sulawesi Tengah yang baru saja ditimpa bencana. Dimana, pemerintah membutuhkan anggaran yang cukup besar untuk melakukan pembangunan kembali ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk itu, pendapatan asli daerah harus benar-benar ditingkatkan.

Baca juga:  Aktifitas Bongkar Muat PT ANI Tak Libatkan PBM

“Kami berharap pihak OPD yang menunggak bisa kooperatif dalam menyelesaikan tunggakan pajaknya,” harap Nurhayati.

Sementara itu, salah satu pejabat dari Satpol PP yang enggan disebutkan namanya membenarkan adanya tunggakan pajak kendaraan dinas tersebut. Namun, Ia mengaku tidak sebanyak yang disebutkan Nurhayati.

“Memang ada tunggakan kendaraan dinas, tapi tidak sebanyak itu. Sebab, kami saja satpol pp juga disebut menunggak sembilan kendaraan. Tapi setelah kami cocokkan ternyata tinggal tiga kendaraan yang belum membayar pajak,” terangnya.

Baca juga:  Kesal Dipolitisasi, Bupati Herwin : Jika PLN setara Kadis, Saya Ganti

Beberapa kendala lainnya ialah peralihan kendaraan dinas yang tidak terlaporkan ke Samsat. Seperti kendaraan operasional Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Banggai yang kini telah digunakan oleh pihak kepolisian.

“Kayak mobil pick up milik distamben, saat dinas ini dilebur ke provinsi kendaraannya dipinjam oleh polsek kota tapi kemudian belum dilaporkan apakah itu sudah dihibahkan atau masih berstatus pinjaman. Tapi yang saya perhatikan sudah dimerk polsek sehingga seharusnya pajak kendaraan itu diselesaikan oleh polsek,” tutupnya.*

(van)